Transparency International Indonesia

Politik Terus Mundur Masyarakat Sipil Perlu Kawal

Admin — Mon, 08 Feb 2010 09:37:18 +0700

Politik Terus Mundur

Masyarakat Sipil Perlu Kawal

Jakarta, Kompas - Situasi politik sampai 2014 akan terus mundur jika pola dan kecenderungan politik transaksional-kolutif dalam relasi Presiden-DPR terus berlangsung. Kondisi ini diperparah dengan fenomena politik kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia.

KPK Diminta Telusuri Perlakuan Khusus Lain

Admin — Mon, 08 Feb 2010 09:33:49 +0700

KODE ETIK

KPK Diminta Telusuri Perlakuan Khusus Lain

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk menelusuri kemungkinan adanya perlakuan istimewa lain yang diberikan Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono kepada mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto.

Perlakuan istimewa tersebut adalah diperkenankannya Wisnu keluar Gedung KPK melalui pintu samping seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pekan lalu. Peristiwa itu seharusnya hanya dijadikan petunjuk kemungkinan rentetan perlakuan istimewa lainnya yang bisa jadi diberikan karena alasan loyalitas atau solidaritas korps.

BI dan KSSK Bertanggung Jawab

Admin — Mon, 08 Feb 2010 09:32:14 +0700

HAK ANGKET BANK CENTURY

BI dan KSSK Bertanggung Jawab

Jakarta, Kompas - Bank Indonesia menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Tanggung jawab selanjutnya dimiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Demikian antara lain isi kesimpulan sementara Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Hanura yang akan disampaikan dalam rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Senin (8/2).

Harus Bijak Menilai Fase 100 Hari

Admin — Fri, 05 Feb 2010 13:33:27 +0700

Harus Bijak Menilai Fase 100 Hari

FASE 100 hari pertama kinerja pemerintahan SBYBoediono berakhir pada 28 Januari lalu.Meski tak ada kewajiban konstitusional untuk melaporkan pertanggungjawaban fase ini, SBY-Boediono terikat tradisi untuk mematut diri dengan mengevaluasi performa pemerintahannya kepada publik.

Pansus Minta KPK Agresif

Admin — Fri, 05 Feb 2010 13:31:06 +0700

Pansus Minta KPK Agresif

JAKARTA (SI) - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih agresif dalam mengusut dugaan korupsi dalam bailout Bank Century.

Permintaan ini disampaikan dalam konsultasi Pansus dengan KPK di Gedung DPR Jakarta kemarin. Menurut anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin, dalam mengusut kasus Bank Century,KPK tidak perlu menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Pansus. “Kami minta KPK lebih agresif,”ujar Azis. Agun Gunandjar, anggota Pansus dari Fraksi Golkar lainnya,mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menegakkan supremasi hukum karena KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan. Dia menyadari publik menunggu Pansus menuntaskan kasus ini, tetapi kewenangan hukum tetap di KPK.

IMBALAN PEJABAT KPK dan BPK Siapkan Larangan

Admin — Fri, 05 Feb 2010 13:29:51 +0700

IMBALAN PEJABAT

KPK dan BPK Siapkan Larangan

Jakarta, kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan merumuskan mekanisme pelarangan dan pemberian sanksi kepada pejabat daerah yang masih menerima fee atau komisi ataupun honor.

”Kami belum menangani honor. Kalau fee sudah jelas. Imbalan karena penempatan uang pemerintah daerah di bank jelas bukan uang pejabat sehingga harus dikembalikan. KPK dan BPK akan mengkaji aturan agar ada sanksi tegas,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Kamis (4/2). Haryono bertemu wartawan bersama anggota BPK, Rizal Djalil dan Sapta Amal D.

TI-I Gelar Workshop Desain Survei IPK Indonesia 2010

Admin — Thu, 04 Feb 2010 17:01:00 +0700

Transparency International-Indonesia (TI-I) Rabu (3/2) menyelenggarakan Workshop Desain Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2010 di Hotel Atlet Century, Jakarta.

IPK Indonesia 2010, Agar Tetap Jadi Referensi

Admin — Thu, 04 Feb 2010 17:00:00 +0700

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparency International-Indonesia (TI-I) dinilai telah bermanfaat dalam membantu inisiatif pemberantasan korupsi di negeri ini.

Pertemuan KPK-BPK Bahas Pencegahan Korupsi Pemda

Admin — Thu, 04 Feb 2010 14:15:10 +0700

Pertemuan KPK-BPK Bahas Pencegahan Korupsi Pemda

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sowan ke Gedung KPK. Kedua pihak melakukan pertemuan membahas upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan di daerah.

"Kita berdiskusi mengenai dua sisi dan upaya-upaya kita melakukan pencegahan dalam pengelolahan keuangan di daerah. Ini komitmen kita bersama untuk melakukan perbaikan ke depan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar.

Hal itu sampaikan Haryono usai pertemuan dengan dua anggota Komisi VI BPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (4/2/2010).

Presiden segera keluarkan instruksi khusus.

Admin — Thu, 04 Feb 2010 14:05:21 +0700

Akbar Cs Anggap 100 Hari Yudhoyono Gagal

Presiden segera keluarkan instruksi khusus.

Jakarta – Sejumlah tokoh nasional dan pengamat yang hadir dalam diskusi yang digelar Megawati Institute di Jakarta kemarin menilai gagal program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Banyak program tidak fokus, tidak menjawab masalah di masyarakat," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung dalam diskusi bertajuk "Menakar 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono" itu.