Transparency International Indonesia

KPK Harus Kejar Pemberi Suap untuk Bongkar Mafia Perbankan

nv — Thu, 02 Sep 2010 12:12:07 +0700

Jakarta - KPK tidak boleh berhenti sampai pada 26 tersangka penerima suap dalam kasus pemilihan Miranda Goeltom sebagai DGS BI pada 2004 silam. Para pemberi suap juga harus dikejar. Nunun Nurbaeti, istri politisi PKS Adang Daradjatun, adalah kunci untuk membukanya.

TII Tidak Percaya Polri dan Kejaksaan Tangani Pencucian Uang

nv — Thu, 02 Sep 2010 12:02:47 +0700

RMOL. Setiap laporan hasil akhir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan dikirim terlebih dahulu ke Kejaksaan dan Kepolisian. Sementara institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima laporan bila sesuai dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki.

Tim Perumus Gagalkan Rezim Antipencucian Uang

nv — Thu, 02 Sep 2010 11:54:14 +0700

TIM Perumus Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PPTP-PU) dinilai gagal memperkuat rezim antipencucian uang.

DPR dan Pemberantasan Korupsi

nv — Wed, 01 Sep 2010 13:22:48 +0700

Dalam lingkungan politik yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi, mustahil korupsi bisa diatasi. Faktor politik bisa dikatakan sangat determinan dalam konteks mengatasi persoalan korupsi di negara mana pun.

18 Calon Anggota Komisi Yudisial Bermasalah

nv — Mon, 30 Aug 2010 15:32:20 +0700

Jakarta - Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menyatakan 18 dari 30 calon komisioner Komisi Yudisial memiliki catatan hitam. Di antara mereka, misalnya, ada yang diduga pernah terlibat kasus mafia peradilan. Ada juga memiliki harta di luar kewajaran.

Partisipasi Masyarakat Menguat di Banjarbaru

nv — Mon, 30 Aug 2010 11:24:47 +0700

Partisipasi masyarakat dalam kian menguat di Banjarbaru. Terbukti dengan adanya antuasiasme warga yang tergabung sebagai Anggota Pemantau (KMC) pada Forum Konsultasi Publik Tingkat Kecamatan yang berlangsung di Aula DPRD Kota Banjarbaru (31/7).

Nakhoda Baru Kapal Retak

nv — Mon, 30 Aug 2010 11:20:06 +0700

Di tengah badai kritik atas pemberian grasi dan remisi bagi sejumlah koruptor, hasil seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelma menjadi setitik air dalam gelombang badai panas yang amat panjang.

DPR Nilai Baik Bambang dan Busyro

nv — Sun, 29 Aug 2010 15:46:00 +0700

Jakarta, Kompas - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, menilai baik pilihan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, untuk menggantikan Antasari Azhar. Panitia, seperti yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/8), memilih advokat Bambang Widjojanto dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.

Mengecam Timus DPR yang Ingin Lemahkan KPK dan PPATK

nv — Tue, 24 Aug 2010 10:21:23 +0700

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terancam dibajak oleh Tim Perumus DPR. Beberapa point penting penguatan PPATK dan KPK dijegal oleh oknum dari sejumlah fraksi dalam tim.

Sengsarakan Koruptor

Admin — Tue, 24 Aug 2010 09:38:24 +0700

Peringatan hari kemerdekaan senantiasa membawa kegembiraan bagi para penjahat melalui pemberian grasi dan amnesti oleh Presiden, tak terkecuali bagi para koruptor.