Persepsi pelaku bisnis tentang korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan; kenaikan angka indeks jangan membuat pemerintah jadi berpuas diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008
dan Indeks Suap 15 Institusi Publik di Indonesia

Berlin/Brussels, 4 October 2006 – Survei Indeks Pembayar Suap (IPS/Bribe Payer Index) Transparency International 2006 mengungkapkan bahwa kegiatan suap di luar negeri yang dilakukan perusahaan negara-negara pengekspor besar masih umum terjadi, padahal telah ada hukum internasional anti-suap yang menetapkan praktek tersebut sebagai tindakan pidana.

Kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah selama setahun ini cukup membuahkan hasil, demikian Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia menyatakan di Jakarta. Hasil Corruption Percepsion Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008 yang diluncurkan secara global oleh Huguette Labelle, Chairperson Transparency International pada hari ini menunjukan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  

Institusi kepolisian, parlemen, lembaga peradilan dan partai politik di Indonesia masih dinilai sangat buruk dari hasil pengukuran pengaruh korupsi “Global Corruption Barometer” (GCB) 2007 yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) yang diambil dari 1010 responden dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2007 yang diluncurkan hari ini oleh Transparency International-- koalisi global untuk melawan korupsi, menunjukan bahwa Indonesia berada diurutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 (2,4). Dengan nilai IPK tersebut, negara kita masuk daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama dengan 71 negara yang skornya di bawah 3. 

Komitmen para Kepala Daerah, Bupati dan Walikota di 32 kota dalam pemberantasan korupsi meningkat, Sebaliknya Indeks Persepsi Korupsi tidak beranjak secara signifikan. Demikian hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di 32 kota tahun 2006 yang baru saja rampung awal tahun 2007.

Jutaan masyarakat menderita akibat korupsi, kemiskinan merajalela, angka pengangguran kian tinggi, petani mengalami panceklik karena tidak imbangnya biaya dan hasil produksi. Disisi lain, para koruptor masih berkeliaran dan perilaku suap dikalangan birokrasi masih mewabah. Barometer Korupsi Global 2006 menyebut pemerintah belum secara serius dan efektif berperang melawan korupsi. Survey yang secara reguler dilakukan oleh Transparency international dan Gallup International terhadap 1000 responden masyarakat Indonesia pada pertengahan tahun 2006 ini menilai secara tegas menyebut belum ada langkah-langkah yang signifikan untuk memberantas korupsi. Bahkan, sekitar 19 persen responden menilai secara radikal menyatakan pemerintah sama sekali tidak melakukan pemberantasan korupsi sama sekali.

Indeks persepsi korupsi tahun 2006 yang diluncurkan secara serentak di seluruh dunia pada hari ini, menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, terutama di negara-negara ranking rendah, tak terkecuali Indonesia.

Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sedikit meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir, dari 1,9 menjadi 2.0 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 ini menjadi 2,2. Peningkatan ini kelihatan tidak signifikan, namun meningkat cukup lumayan sejak tahun 1999 dan 2000 yang nilainya 1,7. Indonesia bersama dengan Azerbaijan, Cameron, Etiophia, Iraq, Liberia dan Uzbekistan merupakan Negara-negara nomor enam terkorup dari 158 negara yang disurvei