Halo, para pembaca setia e-newsletter Transparansi. Pada edisi kali ini,  menghadirkan sejumlah isu yang erat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia.

Tidak terasa sudah 4 edisi e-newsletter Transparansi hadir ke pada pembaca sekalian. Kami melihat adanya sambutan yang baik di setiap edisinya. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah hits dan pen-download di website www.ti.or.id.

Siapapun yang pernah ke Aceh pada hari-hari pertama tsunami akan kagum melihat perubahan yang saat ini terlihat.

Salam hangat dari kami di Senayan Bawah untuk pembaca setia E-Newsletter Transparansi. Kami memang agak terlambat mempublikasi edisi III ini dikarenakan banyaknya aktivitas dan isu yang harus direspons selama bulan ini.Untuk itu kami akan tetap menjaga semangat dan kinerja ke depan.

Hampir sepuluh tahun Transparency International (TI) Indonesia berdiri sebagai gerakan masyarakat sipil dalam memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negeri ini.  Menghadapi tantangan yang semakin berat, TI-Indonesia merasa perlu meredefinisi positioning lembaga ini sehingga dapat berperan lebih besar lagi bagi upaya pemberantasan korupsi.

Keberadaan media ini sangat penting untuk membangun komunikasi di antara para pelaku berbagai program di Transparency International (TI) Indonesia. Media tersebut dimaksudkan menyediakan informasi terkini mengenai capaian-capaian program sekaligus sebagai forum berbagi pengalaman dalam membangun inisiatif, menyelesaikan masalah, dan mencapai sasaran.

Transparency International's Forest Governance Integrity programme (FGI) tackles corruption as a primary driver of illegal logging and poor forest management.

Dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, transparansi pendanaan politik pendanaan politik merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem demokrasi. Tanpa transparansi di sektor pendanaan, maka kehidupan politik dalam suatu negara akan sangat rentan terhadap praktek korupsi dan oligarki pemilik modal.

Pakta Integritas (PI) adalah salah satu alat pencegahan korupsi, dikeluarkan Transparency International pada tahun 1990-an, yang telah diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka pembaharuan Sistem Kepemerintahan untuk meminimalkan KKN, terutama dalam aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa.

KOMIK TRANSPARAN SEPANJANG JALAN