JAKARTA, (7 Juni 2010) – Pengajuan dana aspirasi oleh DPR untuk Dapil senilai Rp 15 miliar per anggota Dewan atau total Rp 8,4 triliun harus ditolak oleh Menteri Keuangan dan masyarakat luas, karena melanggar hukum dan potensial menjadi sumber dana politik yang memboroskan anggaran negara dan rawan dikorupsi.
Jakarta, 29 April 2010. Setelah didorong lebih dari tiga tahun, tanggal 23 April kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diterima dari Industri Ekstraktif. PerPres ini merupakan adopsi atau pertanda keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI, www.eiti.org).
Kasus Suap Innospec Ltd
Usut Tuntas Suap di Pertamina
Keterlambatan pemerintah menjalankan kebijakan bahan bakar (BB) ramah lingkungan disebabkan antara lain oleh adanya mafia energi yang menggerogoti sehingga menyebabkan kerugian negara, lingkungan dan masyarakat. Terbukti pada 18 Maret 2010 Innospec Ltd telah divonis bersalah oleh Pengadilan Southwark Crown setelah menyuap pegawai Pertamina dan pejabat pemerintahan lainnya agar mempertahankan penggunaan zat tambahan tetraethyl lead (TEL) atau timbal dalam produksi BB di Indonesia.
INDONESIA NEGARA TERKORUP DI ASIA PASIFIK:
Merespons Survey PERC
JAKARTA, (10 Maret 2010) – Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Political and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunannya tentang tingkat korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun lalu, yaitu 8,32. Survei tahun ini dilakukan PERC terhadap 2.174 responden eksekutif bisnis tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.
Pada setiap kelahiran pemerintahan baru, masyarakat senantiasa menaruh harapan yang sangat besar terhadap usaha yang lebih serius dan lebih baik dalam melawan korupsi dari pemerintahan sebelumnya. Begitu juga terhadap pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Barangkali semua sepakat ini karena korupsi merupakan masalah fundamental bangsa ini yang menghambat pembaharuan di segala bidang, dan hingga saat ini belum ada upaya yang serius untuk memeranginya.