Ruang Pers
Selasa, 24 Agustus 2010
Rilis Media
Kategori: Siaran Pers (66 kali dibaca)
Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terancam dibajak oleh Tim Perumus DPR. Beberapa point penting penguatan PPATK dan KPK dijegal oleh oknum dari sejumlah fraksi dalam tim.
Minggu, 22 Agustus 2010
PETISI
Kategori: Siaran Pers (112 kali dibaca)
Kami, warga negara Indonesia, menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas rusaknya sendi-sendi negara hukum Indonesia.
Selasa, 10 Agustus 2010
Siaran Pers
Kategori: Siaran Pers (121 kali dibaca)
Implikasi Pengabulan PK Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Guernsey perihal Perselisihan Hukum PT Garnet vs BNP Paribas dan Pemerintah Indonesia
Jumat, 06 Agustus 2010
Mimbar 1000 Harapan 2010
Kategori: Siaran Pers (116 kali dibaca)
Minggu, 25 Juli 2010
PRESS RELEASE KPP
Kategori: Siaran Pers (257 kali dibaca)
Pemerintah menambah lagi daftar dosanya dalam mengurus seleksi pejabat publik, menyusul terlambatnya proses pemilihan anggota Komisi Yudisial (KY).
Selasa, 20 Juli 2010
KONFERENSI PERS BERSAMA
Kategori: Siaran Pers (314 kali dibaca)
Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PPTPPU) yang merupakan penggantian UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang saat ini tengah dibahas DPR dan Pemerintah terancam mandul.
Kamis, 08 Juli 2010
Merespons Pengeroyokan Tama ICW
Kategori: Siaran Pers (406 kali dibaca)
JAKARTA, (8 Juli 2010) - Kekerasan kembali menimpa aktivis antikorupsi, kali ini pengeroyokan terhadap anggota Divisi Investigasi ICW Tama Satrya Langkun oleh 4 pengendara motor yang mengakibatkan luka parah dan mengancam jiwanya.
Minggu, 27 Juni 2010
Rilis Bersama
Kategori: Siaran Pers (219 kali dibaca)
Masa depan Komisi Yudisial terancam. Betapa tidak, usia komisioner jilid satu (2005-2010) hanya tinggal 36 hari saja.
Senin, 21 Juni 2010
Kategori: Siaran Pers (241 kali dibaca)
Sejumlah politisi dan terutama Partai Golkar mendesak pemerintah mengalokasikan Dana Aspirasi yang jumlahnya Rp.15 miliar per anggota DPR untuk pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka.
Senin, 07 Juni 2010
Kategori: Siaran Pers (307 kali dibaca)
JAKARTA, (7 Juni 2010) – Pengajuan dana aspirasi oleh DPR untuk Dapil senilai Rp 15 miliar per anggota Dewan atau total Rp 8,4 triliun harus ditolak oleh Menteri Keuangan dan masyarakat luas, karena melanggar hukum dan potensial menjadi sumber dana politik yang memboroskan anggaran negara dan rawan dikorupsi.