Cicak dan Buaya

Di Tengah

Skenario Waktu Penjinakan Century

 Agustinus W Taufik *

Ramainya gerakan Cicak dan Buaya, terkait dengan problematika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sudah merambah dan menggaung di berbagai lini kehidupan masyarakat, baik di Indonesia, maupun di manca negara.  Tidak hanya menyangkut substansi gerakan penanganan kasus dugaan korupsi, tapi kini sudah melesat di ranah mekanisme hubungan kerja antara institusi Pemerintah, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Lembaga-lembaga Non Departemen, termasuk di dalam nya jaringan institusi keuangan dan penegak hukum.

Saat ini, ditengah perseteruan gerakan Cicak dan Buaya, yang dianalogikan media sebagai KPK (Cicak) dan Kepolisian (Buaya), anggota DPR telah dihadapkan kepada Hak Angket untuk menuntaskan skandal Bank Century, yang tidak hanya telah membocorkan dana talangan negara 6,7 Triliun, namun Bank yang diusut tersebut telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Pada waktu bersamaan, Forum Petisi 28 mengingatkan anggota DPR untuk tidak menggunakan usulan Hak Angket sebagai bahan tawar-menawar politis untuk memperkaya diri.

            Beberapa waktu sebelumnya, Kalangan DPR telah menerima laporan sementara (interim) setebal 8 halaman dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).  Melalui laporan yang berlabel “Rahasia Negara” itu, beberapa anggota Komisi XI DPR RI, mencium indikasi terjadinya berbagai macam penyimpangan dalam aliran dana untuk Bank Century, seperti: pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK), pelanggaran posisi devisa netto, dan pemberian kredit fiktif melalui penerbitan berbagai sekuritas.  Komisi XI juga membeberkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penilaian oleh BI (Bank Indonesia) dan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).

Namun, Bank Indonesia masih belum menguraikan sejauh mana pekerjaan BPK mengaudit aliran dana talangan ini mengalir. Dalam kesempatan terpisah, Komisi XI DPR menilai hasil audit investigatif BPK tentang dana talangan Bank Century yang dilaporkan ke DPR tersebut dinilai tidak sempurna.  Pasalnya, laporan BPK tidak berisi mengenai aliran dana yang menjadi hasil investigasi laporan PPATK.

Jika kita telisik seksama, salah satu masalah utama yang menghambat penyelesaian investigasi laporan PPATK dan BPK ini adalah adanya kesenjangan waktu dalam kompleksnya penelusuran proses aliran penggunaan dana penyelamatan (bailout) yang melewati berbagai jenjang sistem aliran perbankan dan keuangan antar institusi tersebut di dalam situasi yang sesungguhnya adalah masa transisi antar kelembagaan.

Kondisi kesenjangan lembaga ini mengingatkan pada problem waktu (proper timing), yang dikemukan oleh sang penemu konsep stimulus keuangan dan fiskal, John Maynard Keynes (1936).  Keynes mengingatkan bahwa problem waktu tersembunyi dapat menggagalkan tujuan stimulus fiskal.  Dan Keynes menggarisbawahi bahwa soal hambatan waktu , bisa berasal dari proses legislasi maupun transisi di parlemen dan institusi yang bisa dipermainkan.

Dan klausul Keynes inilah yang saat ini ditampilkan dalam penanganan skandal Bank Century.  Dimana kita nyaris luput memperhatikan, hal yang berada di sela-sela gerakan Cicak dan tendangan balik Buaya.

Awalnya, terlihat dengan gamblang skandal Bank Century akan ditolong melalui “skenario penjinakan” masa peralihan lembaga legislative (DPR), lembaga institusi keungan (BPK, KSSK, BI, LPS), maupun lembaga penanganan anti korupsi (KPK). 

Skenario penjinakan diawali pada masa reses DPR.  Pada rentang September-Oktober 2009, diketahui bahwa masa itulah masa peralihan bakti anggota DPR 2004-2009 ke anggota DPR 2009 – 2014.  Pada masa peralihan bulan September lalu inilah, hasil audit investigasi BPK tahap awal terhadap skandal Bank Century diserahkan langsung ke DPR yang baru mengawali tugasnya, 2009-2014.  Hasil audit BPK ini akan terputus dengan berakhirnya masa tugas BPK lama pada masa peralihan anggota BPK di institusi internal BPK, Oktober 2009.  Audit skandal Bank Century akan dilanjutkan anggota BPK baru.  Jadi, yang melakukan hearing dan audit lanjutan skandal Bank Century adalah anggota DPR baru dan  anggota BPK baru, 2009-2014.

Disain peralihan masa bakti para pihak yang terlibat maupun menanganani skandal Bank Century ini selain terjadi di DPR dan BPK, juga terjadi di tataran institusi keuangan lainnya, seperti: KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keunagan), BI (bank Indonesia), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan institusi lainnya yang telah ikut dalam rantai mekanisme adminisrasi jalur penggelontoran dana talangan Bank Century Rp 6,7 Triliun, dari kebutuhan dana semula yang hanya Rp 632 Miliar.

Pada tahap berikut, disain skenario pun berlanjut.  Hasil audit investigasi BPK yang baru tadi yang telah diserahkan kepada DPR yang baru juga tadi, akan diserakan kepada KPK, dimana pada waktu bersamaan KPK baru sudah terbentuk dan dipimpin oleh hasil bentukan PERPU yang dikeluarkan Presiden karena kekisruhan kepimpinan di KPK.

Kian sempurnalah skenario penjinakan bola liar skandal Bank Century awalnya akan diterapkan.

Dalam konteks agenda skenario inilah kenapa pemahaman terhadap “the hidden of proper timing”. permainan waktu transisi lembaga-lembaga dan institusi-institusi, ini harus dipahami secara seksama oleh kita semua yang bergerak dalam gerakan dan koalisi anti korupsi  Karena, jika kita luput memahami hal waktu transisi ini, maka model skenario waktu ini akan mulus dan berjalan diam-diam melembaga antar jaringan institusi dan lembaga meuju skenario laten, mapan dan terlegitimasi secara formalistik peraturan administratif.  Bahkan lebih krusial lagi, jika kemudian KPK baru hasil bentukan PERPU Presiden menjadi bagian dalam jaring-jaring skenario skandal bola liar ini.  Bisa jadi apa yang diperjuangkan Cicak menghadapi Buaya bisa melahirkan Kadal-kadal baru yang melebihi Godzila.

----------------  ***** ---------------------

·        Penulis adalah Regional Manajer Program FGI (Forest Governance Integrity) –   

Transparency International Indonesia untuk  Wilayah Indonesia dan Asia Pasifik