Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dari skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2009 yang diluncurkan oleh Transparency International pada tanggal 18 November 2009 yang lalu.

Ramainya gerakan Cicak dan Buaya, terkait dengan problematika penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sudah merambah dan menggaung di berbagai lini kehidupan masyarakat, baik di Indonesia, maupun di manca negara.

Terkesan lambat memang, namun itulah kenyataannya. Mengapa kasus yang melibatkan Bibit dan Chandra tampak begitu sulit dituntaskan?.

PEMUTARAN penyadapan percakapan Anggodo di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu memunculkan nama pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian. Rekaman dalam persidangan terbuka yang ditayangkan televisi ke seluruh Tanah Air mencederai citra kedua instansi penegak hukum tersebut. 

Komisi Pemilihanan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI, Senin 26 Mei 2008 di Gedung DPR-RI Jl. Gatot Subroto Jakarta. RDP tersebut membahas mengenai persiapan Pemilu 2009.

Belum beres kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) senilai 31,5 miliar ke anggota DPR  periode 199-2004 diselesaikan, kini muncul kasus korupsi dana BI jilid II.  Disebutkan bahwa bank sentral ini mengucurkan dana Rp 2,3 miliar kepada Komisi Perbankan DPR.

Dengan kewenangannya, Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengambil-alih kasus dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah ditangani Kejaksaan Agung

Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law

Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law

PADANG: Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat, mampu menyelamatkan uang belanja negara hingga 30% dari total belanja negara yang dikorupsi.