Senin, 8 Februari 2010 | 03:43 WIB

Politik Terus Mundur

Masyarakat Sipil Perlu Kawal

Jakarta, Kompas - Situasi politik sampai 2014 akan terus mundur jika pola dan kecenderungan politik transaksional-kolutif dalam relasi Presiden-DPR terus berlangsung. Kondisi ini diperparah dengan fenomena politik kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Begitu ditekankan Syamsuddin Haris, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta, Sabtu (6/2), dalam diskusi terbatas "Refleksi Gerakan Politik Perempuan: Mencermati Peta Politik dan Pemetaan Agenda Strategis" yang diselenggarakan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.

"Relasi Presiden-DPR potensial transaksional dan kolutif, apalagi koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono mencakup lebih dari 75 persen kekuatan parpol di DPR dan PDI-P menarik diri dari posisi sebagai parpol oposisi seperti periode 2004-2009," ujar Syamsuddin Haris.

Relasi seperti itu, seperti ditengarai Sri Budi Eko Wardani, Direktur Eksekutif Puskapol UI, berpotensi menutup ruang intervensi, apalagi kalau elemen gerakan masyarakat sipil gagal menyinergikan dan mengonsolidasikan isu-isu strategis di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

Ilmuwan politik yang banyak meneliti tentang gerakan politik perempuan dari UI, Ani Soetjipto, mengamati, transaksi politik dan gagasan politik "perebutan kekuasaan" (struggle for power) untuk kepentingan jangka pendek, baik di dalam internal partai maupun antarpartai, sangat memengaruhi akomodasi partai pada isu jender.

Indikasi

Kemunduran akan melaju jika tak ada upaya serius dari elemen gerakan masyarakat sipil mengawal reformasi UU Bidang Politik. "Pemerintah saat ini lebih menyerahkan prakarsa merevisi UU itu kepada DPR, sementara kita tahu bagaimana kualitas parlemen saat ini," lanjutnya.

Indikasi kemunduran sudah tampak dari RUU Pilkada Gubernur yang mengubah pemilihan langsung menjadi pilkada melalui DPRD, begitu juga munculnya wacana anggota Komisi Pemilihan Umum berasal dari partai politik.

Sementara di bidang ekonomi, pemerintah cenderung ngotot atau bertahan terhadap sikap dan posisi politik DPR. "Di bidang hukum, terutama isu hak asasi manusia berat dan korupsi yang melibatkan militer atau istana, pemerintah cenderung ngotot atau bertahan terhadap sikap dan posisi politik DPR," katanya.

Menurut Syamsuddin, meski politisi parpol berusaha berpihak pada kepentingan publik, sikap dan posisi resmi parpol akan cenderung saling melindungi kepentingan politik masing-masing. "Kasus Panitia Khusus Century adalah test case (uji coba), apakah format relasi Presiden-DPR berubah atau sama seperti pada 2004-2009," ungkapnya.

Dalam sidang pleno Pansus Century tampak "wajah asli" yang kompromistis untuk mempertahankan posisi. "Dampak perpecahan koalisi sangat kecil karena fenomena politik kartel dalam sistem kepartaian kita," ujarnya.

Sayangnya, "Organisasi masyarakat sipil (OMS) tak punya agenda setting yang jelas," kata Lili Hasanuddin dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), "Setelah reformasi, OMS terfragmentasi, muncul banyak faksi. Banyak ruang di mana bertemu agenda masyarakat sipil dengan berbagai sektor lain."

Ani Soetjipto juga melihat organisasi perempuan terfragmentasi. Kompetisi antarorganisasi perempuan tajam dan kode etik belum sepenuhnya terbangun.

Diskusi menguakkan kenyataan terputusnya kebutuhan perempuan di akar rumput dengan kebijakan afirmasi yang dipahami sangat elitis.

Ditengarai juga dilema membangun cita-cita bersama, yang sangat identik dengan isu sektoral sehingga terjadi kontestasi, bukan sinergi. (MH/NMP)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/08/03430692/politik.terus..mundur