Friday, 05 February 2010

Harus Bijak Menilai Fase 100 Hari

FASE 100 hari pertama kinerja pemerintahan SBYBoediono berakhir pada 28 Januari lalu.Meski tak ada kewajiban konstitusional untuk melaporkan pertanggungjawaban fase ini, SBY-Boediono terikat tradisi untuk mematut diri dengan mengevaluasi performa pemerintahannya kepada publik.

Inilah episode krusial bagi nakhoda Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dalam hubungannya dengan pemberi mandat kekuasaan, yakni rakyat Indonesia. Rentang 100 hari adalah penanda bagi pilihan mana yang lebih dominan dalam pergulatan antara kesungguhan atau kelalaian,akselerasi atau stagnasi, kemajuan atau kemunduran. Sejumlah isu seperti skandal kasus bailoutBank Century,misteri kasus Antasari Azhar,kriminalisasi Bibit-Chandra,penanganan Anggodo sangat lekat dalam perhatian publik.Hal ini sekaligus menempatkan program 100 hari pemerintahan hanya sebatas di wilayah pinggiran.

Laju sebuah pemerintahan baru memang belum pas jika dinilai dengan pendekatan dualistik (dualistic approach) antara gagal atau sukses,antara dilanjutkan atau diberhentikan.Momen ini harus bijak dipandang sebagai proses pendewasaan berdemokrasi negeri ini.Semua pihak dituntut untuk objektif beropini.Masyarakat memang punya hak menuntut dan menilai buruk,tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengapresiasi pencapaian. Fase 100 hari yang miskin impresi ini mungkin berpengaruh pada performa komunikatif SBY-Boediono. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atas kepemimpinan SBY sejak terpilih Agustus lalu.

Berdasarkan data hasil Survei Indo Barometer pada 8-18 Januari 2010, tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY turun 15%, yakni menjadi 75% dari hasil survei Agustus 2009 sebesar 90%. Hal itu semestinya menjadi peringatan dini (early warning) bagi SBY-Boediono. Dalam hal ini pula semua pihak harus bijak melihat. Semestinya kita memisahkan antara citra dan agenda pemerintahan.

Citra terkait dengan cara pandang masyarakat atas eksistensi pemerintahan dengan segala macam atributnya,sementara agenda terkait dengan program kerja nyata saat ini dan ke depan,yang sepantasnya kita kedepankan dalam menilai. Fase 100 hari pertama ini harus dilihat dalam kacamata evaluasi dan pandangan ke depan (forward looking).Pemerintah hendaknya tersadar akan sensitivitas masyarakat terhadap setiap gerak-geriknya. Segala bentuk aksi dan pendapat masyarakat hendaknya ditilik dan dirangkai sebagai bentuk aspirasi positif. Karena itu awal pemerintahan ini semestinya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lima tahun mendatang.

Evaluasi dan progresivitaslah yang selayaknya mewarnainya. Pembenahan segera terhadap elemenelemen yang bermasalah serta percepatan dan pengembangan program yang punya rapor baik.(*)

Riski Raisa Putra
Ketua BEM FEB UGM Universitas Gadjah Mada

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/302457/