IPK Indonesia 2010, Agar Tetap Jadi Referensi

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparency International-Indonesia (TI-I) dinilai telah bermanfaat dalam membantu inisiatif pemberantasan korupsi di negeri ini. Meskipun demikian sejumlah kalangan berharap agar IPK Indonesia 2010 bisa didesain sedemikian rupa agar mencakup juga aspek pemberantasan korupsi yang lebih besar dan kasat mata, memiliki basis pengukuran yang lebih riil, dan bisa digunakan langsung untuk pembenahan penyimpangan di lembaga-lembaga yang disurvei. Dengan demikian tetap menjadi referensi utama dalam berbagai upaya pemberantaan korupsi saat ini.

Demikian pandangan yang mengemuka dalam Workshop Desain Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2010 yang diselenggarakan Tl-Indonesia Rabu (3/2) di Hotel Atlet Century, Jakarta. Presentasi disain riset oleh tim TI-Indonesia mendapat perhatian penuh peserta dari Kementrian PAN, Bappenas, KPK, ICW, Kemitraan, MTI, IBL, serta sejumlah aktivis dan peneliti di tengah gencarnya kasus-kasus mega-korupsi dan mafia peradilan akhir-akhir ini.

Wiharto dari kementerian PAN mengusulkan agar IPK bisa fokus menilai tingkat korupsi di instansi horisontal. Diharapkan hasil survei bisa langsung digunakan untuk memberi treatment pada instansi pelayanan publik yang tingkat penyimpangannya tinggi. Di lain pihak, peneliti ICW Febri Hendri mengharapkan IPK dapat pula meneliti fenomena korupsi yang kasat mata, seperti mafia perizinan atau kejahatan perbankan/pasar modal. Penggunaan metode khusus seperti ekperimentasi sosial atau audit investigation bisa dicoba.

Board TI-Indonesia Zumrotin K. Soesilo menantang tim peneliti untuk mengganti IPK dengan istilah Indeks Korupsi saja. Toh, pengukuran persepsi sebenarnya didasarkan pada pengalaman nyata responden, dan bukan dugaan-dugaan semata. Paling tidak perlu mulai dipikirkan agar IPK tidak lagi mengandalkan persepsi sebagai obyek pengukuran, tapi bisa menggunakan metode dan obyek pengukuran kasus-kasus atau pengalaman nyata.

Sementara itu manager Economic Governance TI-I Frenky Simanjuntak, mengemukakan pentingnya IPK Indonesia dalam mengukur tingkat korupsi karena sifatnya yang dilaksanakan secara nasional. Selain riset pengukuran tingkat korupsi semacam ini belum banyak dilakukan, juga merupakan mekanisme peringatan dan penghargaan terhadap usaha pemberantasan korupsi di daerah.

Saat ini IPK Indonesia sudah digunakan oleh Kementerian PAN untuk mendorong reformasi birokrasi di daerah. Juga telah menjadi referensi elemen masyarakat sipil dalam membangun strategi gerakan sosial melawan korupsi. Pada tingkat lokal, beberapa daerah menjadikan IPK Indonesia sebagai acuan kebijakan dalam reformasi birokrasi terkait pelayanan publik dan pemberantasan korupsi, seperti di Palangkaraya, Kupang, dan Gorontalo.[MIS]

Kontak : Muhammad Ilham, milham@ti.or.id, 081377301773