Para pembaca setia E-Newsletter Transparansi,

Edisi kali ini mengangkat sikap TI-Indonesia dan MTI terhadap rencana revisi UU KPK yang dilakukan DPR yang disinyalir merupakan upaya sistematis DPR untuk memandulkan kewenangan KPK.

Sedangkan rubrik rilis media, TI-Indonesia bersama Koalisi LSM Penegak Citra DPR dan  Pengawasan rencana proyek gedung DPR kembali menolak rencana pembangunan baru DPR dan mengapa rencana pembangunan ini harus dilawan.

Sementara dari rubrik kegiatan kami menghadirkan berita tentang workshop dan kick-off meeting untuk program anti-korupsi tatakelola kehutanan dan workshop Reinventing Me yang diadakan setiap jum’at selama bulan April 2011.

Dari daerah, kami menyajikan berita dari Kabupaten Dharmasraya tentang FGD pembahasan Naskah Akademik Perda Transparansi dan Partisipasi Publik guna mematangkan landasan sosiologis Perda tersebut.

E-Newsletter juga menampilkan Resensi Buku ’Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi” karya Pengamat Politik Senior Ani Soetipto.

Sebagai penutup, opini dari Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan TI-Indonesia menyikapi DPR yang tak beradab karena DPR “kepala batu” dengan tetap membangun gedung baru.

 Semoga E-Newsletter ini bermanfaat dan selamat membaca,

Redaksi