KATA PENGANTAR
HARAPAN UNTUK ACEH YANG LEBIH BAIK
 
Siapapun yang pernah ke Aceh pada hari-hari pertama tsunami akan kagum melihat perubahan yang saat ini terlihat. Siapapun yang pernah masuk jauh ke pelosok Aceh sebelum MOU Helsinki akan merasa takjub melihat kedamaian yang kini tercipta. Jika tidak pernah ke Aceh sebelumnya, mungkin anda tidak akan merasakan anugerah perdamaian dan pembangunan yang ada. "Anda harus mengalami, untuk mengetahui kebenarannya," demikian Edmund Husserl, seorang filsuf dunia dari Jerman.

Setelah lima tahun pasca tsunami dan 4 tahun pasca MOU Helsinki, TI Indonesia tergerak membuat survey untuk mengukur apakah perubahan di Aceh juga menjangkau persoalan korupsi. Hasilnya, mayoritas suara publik melihat bahwa korupsi masih membelit bumi Aceh hingga saat ini. Pertanyaannya, bukan apa hasil dan bagaimana survey ini dilakukan. Tapi bagaimana kita memaknai hasil survey ini.

Pertama, hasil penelitian di 23 kabupaten/Kota yang disebut Survey Barometer Korupsi Aceh ini menunjukkan bahwa harapan warga Aceh demikian tinggi terhadap pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan. Keadaan ini mestinya tidak mengherankan karena seperti dikemukakan dalam studi Philippe Le Billion (2008), transisi pasca konflik dan bencana yang rentan terhadap korupsi berbanding lurus dengan tingginya harapan warga terhadap pemerintah. Gubernur Aceh dapat dinilai sudah melakukan respons cepat dengan melakukan rekruitmen pejabat Pemprov melalui fit and proper test, pembentukan TAK PA untuk mempercepat koordinasi pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Artinya sudah banyak yang sudah dilakukan, namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan agar persoalan korupsi dapat benar-benar diberantas untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga di Aceh.

Kedua, Aceh mengalami tantangan yang hampir-hampir tidak ada bandingannya dalam sejarah, yakni transisi menuju damai, transisi menuju sejahtera, dan transisi menuju demokrasi yang terjadi dalam tempo bersamaan dalam skala waktu yang dipadatkan. Transisi konflik menuju damai dan darurat bencana menuju rehabilitasi dipenuhi peluang penyimpangan. Meskipun tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang ada memiliki kesadaran tentang bahaya korupsi, namun besaran tantangan menjadi faktor melambatnya segala inisiatif yang dilakukan untuk berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Aceh, birokrasi lama masih berjalan, kepemimpinan politik baru saja berganti, masih lambatnya revitalisasi lembaga-lembaga lokal untuk turut memantau proses transisi, masih terfragmentasinya kekuatan masyarakat sipil, belum padunya lembaga pengawasan di banding besaran dana yang dikelola.

Di lain pihak posisi masyarakat juga masih ambivalen. Dalam masa transisi, terbukalah peluang untuk menyatakan aspirasi. Namun bersuara kritis dan berharap saja tidak cukup.

Dalam kenyataannya, suara dan harapan itu lebih banyak berhenti menjadi keprihatinan semata. Belum cukup upaya menerjemahkannya menjadi keterlibatan penuh dalam ikut mempengaruhi proses yang terjadi. Trauma pasca konflik diiringi bayang-bayang teror yang masih berjalan membuat kelompok-kelompok pemantau proses pembangunan dan proses politik di Aceh yang diupayakan di mana-mana oleh berbagai pihak belum lagi banyak membuahkan hasil.

Membaca hasil survey yang dilakukan oleh para anak muda di Aceh Institute bersama TI Indonesia ini selalu harus disandingkan dengan bacaan kita tentang sejarah dan konteks Aceh saat ini. Memisahkannya, bak menghidangkan pisang goreng panas tanpa kopi hangat Ulee Kareng. Menyandingkannya, membuat hidangan dapat dicerna sesuai citarasa terbaik.

Akhirnya, saya mengutip pernyataan juru bicara Partai Aceh Tgk Adnan Beuransyah dalam salah satu diskusinya bersama sejumlah wartawan, aktivis muda Aceh dan TI Indonesia. Pasca kemenangan Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif tahun lalu, Tgk Adnan Beuransyah menyatakan bahwa, bagaimanapun tantangannya, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada, "saatnya melakukan perubahan nyata untuk keamanan dan kemakmuran warga Aceh. Dan, masa transisi harus segera diakhiri."

Survey ini semoga dapat menjadi acuan yang dengannya perubahan di masa depan dapat diukur. Semoga harapan Aceh yang lebih baik menjadi kenyataan dalam tempo yang tidak lama lagi.[] 

Sekretaris Jenderal
Transparency International Indonesia
 
 
Teten Masduki

 

Download :

Sumber :TI Indonesia