Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia  memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan beberapa pejabat publik, termasuk hakim agung. Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945, kewenangan DPR sebagaimana dimaksud, dijelaskan dalam bentuk memberikan “persetujuan” kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Selain persetujuan, sebenarnya UUD 1945 juga mengenal bentuk pengangkatan pejabat publik, yakni “pertimbangan” dalam hal pengangkatan duta (Pasal 13 Ayat 2), dan “pemilihan” dalam hal pengangkatan anggota BPK (Pasal 23F Ayat 1).

Jika ditelisik lebih jauh, rumusan pengangkatan calon hakim agung dalam undang-undang organiknya, ternyata berbeda dengan yang ada dalam UUD 1945. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pada dasarnya menyatakan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Adanya ketentuan “kuota” tersebut, ditengarai karena pola pengangkatan calon hakim agung di DPR dilakukan dengan “pemilihan”. Di mana Anggota DPR memiliki pilihan (Option), yakni 1 orang untuk setiap 3 nama yang dicalonkan. Maka dari itu, DPR merasa perlu untuk mengetahui keunggulan calon yang satu dengan calon lainnya, karena dari sejumlah nama yang dicalonkan, hanya ada beberapa orang yang akan dipilih sebagai hakim agung.

Akibatnya,  pada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), DPR kembali melakukan aktivitas yang notabene telah dilakukan pada saat seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial seperti tes makalah. Selain itu, anggota DPR juga menguji kapasitas keilmuan calon yang telah berpengalaman di bidang hukum, baik sebagai hakim maupun di bidang profesi hukum lainnya. Padahal, tidak semua anggota Komisi III DPR mempunyai latar belakang bidang ilmu hukum, sehingga penilaian yang dilakukan tidak jelas uji ukurnya.

Seharusnya, sebagai lembaga politik, DPR hanya menilai performa calon hakim agung secara politik. Misalnya menggali visi atau agenda setting apa yang dimiliki calon untuk memberikan perubahan-perubahan positif terhadap jabatan yang akan diembannya nanti. Hal ini akan memperlihatkan arah perjuangan dari seorang anggota DPR sebagai pemimpin politik. Bukan melakukan hal-hal yang bersifat teknis, seperti yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dalam hal ini dilakukan oleh KY pada saat penjaringan nama-nama calon hakim agung.

Praktik pengangkatan hakim agung saat ini sudah jauh menyimpang dari yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan titah anggota DPR sebagai pemimpin politik. Lebih jauh lagi, ketentuan pengangkatan hakim agung dengan cara “dipilih” oleh DPR, baik langsung maupun tidak langsung telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat kepastian hukum menyangkut proses mekanisme pengangkatan hakim agung yang ada pada UU KY maupun UU MA.

Maka, dengan demikian koalisi masyarakat sipil dengan ini mengajukan permohonan Uji Materil, yang pada dasarnya memohonkan agar MK:

  1. Menafsirkan kewenangan DPR untuk “memilih” calon hakim agung sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.  3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagai pemberian “persetujuan” oleh  DPR sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945;
  2. Menyatakan Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tetap konstitusional sepanjang dimaknai calon hakim agung ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat “persetujuan” dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana mekanisme persetujuan dalam pengangkatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Panglima TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004, Kepala Polisi Republik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2002; dan Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia dapam UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

 

Jakarta, 12 Februari 2013

 

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Peradilan Profesional

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Usahid Jakarta | Indonesian Legal Roundtable (ILR) | Indonesia Corruption Watch (ICW) | Perkumpulan Pemilu dan Demokarsi (Perludem) | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) | Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) | Transparansi Internasional Indonesia (TII) | Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) | Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand