JAKARTA (Pos Kota) – Pemberantasan korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, gencar dilakukan Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setahun memimpin ibukota, sepuluh pejabat ditetapkan menjadi tersangka karena ngemplang uang negara.

Menurut Wagub Ahok, dalam pelaksanaan pemerintahannya membuka peluang sebesar-besarnya bagi pihak pemeriksa dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Negeri (Kejari), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Semuanya kita serahkan ke pihak yang bertanggung jawab. Kami mempersilakan mereka melakukan pemeriksaan. Hal ini akan terus berlangsung. Mungkin sampe ke gubernur juga diperiksa,” kata Ahok di Balaikota, Kamis (24/10).

Dari data yang diperoleh ke sepuluh pejabat tersebut yakni.

- Dua pejabat DKI dan satu mantan Kepala Dinas Kebersihan, EB. Kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet VVIP besar dan toilet kecil.

- Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan berinisial LL selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, berinisial A. Indikasi mark up (penggelembungan) anggaran dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 diduga kerugian negara Rp5,3 miliar.

- Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu MM dan Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan SBR. Kasus penyalahgunaan anggaran proyek kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp1,3 miliar.

- Lurah Ceger FFL dan Bendahara Kelurahan Ceger, ZA. Kasus penyalahgunaan anggaran pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp454 juta.

- Tiga pejabat DKI yakni Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan RS. Kasus korupsi pengurusan biaya perizinan kepada pemohon total sekitar Rp1,89 miliar.

- Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat, RB, dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan, YI. Kasus penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan sarana pendukungnya di Monumen Nasional (Monas) senilai Rp1,7 miliar.

LANGSUNG DICOPOT

Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi membuat geram Gubernur DKI, Jokowi. Orang nomor satu di ibukota ini menegaskan PNS yang terjerat kasus korupsi langsung dicopot dari jabatannya. “Langsung copot, tapi kalau sudah ada indikasi ke sana, langsung diganti dengan pejabat yang lainnya.”

Ia menyebutkan kasus dugaan korupsi oleh anak buahnya terjadi antara tahun 2010-2011. Namun kasus tersebut baru dilaporkan tahun ini, sehingga langsung diproses.

DATANGI KEJARI

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, RB, Kasudin Kominfo Jakarta Pusat, mendatangi Kejari Jakarta Pusat, Kamis (24/10). “Nggak ngapa-ngapain, sekarang cuma main saja say hallo dan say goodbye saja. Tidak ada pemeriksaan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Kejaksaan Negeri Jakpus yang menetapkan Kasudin Kominfomas Jakpus dan Jaksel serta rekanan proyek CCTV Monas, belum melakukan penahanan. “Semua ada pertimbangan subyektif dan obyektifnya. Tentu, tim penyidik pada Kejari Jakarta Pusat tengah mempertimbangkannya. Beri, mereka waktu untuk bekerja,” kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi di Kejaksaan Agung, Kamis (24/10). (guruh/deny/ahi/ak)

Sumber :Poskotanews.com