JAKARTA (Suara Karya): Seluruh pejabat eslon I (satu) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menandatangani pakta integiritas antikorupsi. Dengan demikian pejabat eselon satu di lingkungan Kemenkumham siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di hadapan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dengan disaksikan sekitar 250 pejabat eselon dua (kakanwil, kepala devisi, direktur, kepala biro), di tengah berlangsungnya rapat kerja nasional (Rakornas) Kemenkumham 2012, di kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM, kemarin.

Pada kesempatan itu juga Menkumham Amir Syamsudin melantik 19 Majelis Pengawas Notaris Wilayah, yang terdiri para kepala kantor wilayah Kemenkumham di berbagai daerah.

Sementara itu dalam pengarahannya Menkumham Amir Syamsudin minta agar jajarannya menetapkan program kerja nyata, bukan sekadar bisa merencanakan atau membuat action plan saja, tapi segera dapat mengimplementasikannya, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kemkumham agar memegang tata nilai yang telah disepakati, yakni mengutamakan kepentingan rakyat, integritas tinggi, responsif terhadap perubahan, akuntabel, dan profesional.

"Ini harus dilakukan bersama-sama jika ingin mewujudkan Kementerian yang berkelas dunia,"kata Amir Syamsudin.

Amir Syamsudin mengingatkan bahwa suksesnya Kemenkumham dalam melaksanakan tugas merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajarannya. Oleh karena itu dia meminta jajarannya agar bekerja lebih optimal.

Dia juga mengatakan bahwa peran kepala kantor wilayah (kakanwil) beserta para kepala divisi (kadiv) penting dan diharapkan dapat berkonsolidasi dan bersinergi dengan baik, sehingga apa yang ditetapkan kanwil sejalan atau "in line" dengan program yang ditetapkan oleh eselon I.

Selain itu Menkumham mengingatkan penetapan fokus prioritas Kemenkumham adalah melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola, menciptakan iklim investasi dan usaha, melaksanakan prioritas lain di bidang politik, hukum dan keamanan, serta melaksanakan berbagai Instruksi Presiden (Inpres) dengan tanggung jawab.

Pelaksanaan prioritas penciptaan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan dengan meningkatkan peran pelayanan jasa administrasi hukum umum, pemberian fasilitasi peraturan daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyederhanaan mekanisme pendaftaran hak kekayaan intelektual dan lainnya.

"Prioritas lainnya yang tak kalah penting adalah bidang politik, hukum dan keamanan. Kemenkumham dituntut melakukan pembenahan-pembenahandalam hal melaksanakan fungsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia,"kata Amir Syamsudin. (Lerman Sipayung)

Sumber :Suarakarya Online