Mudah untuk menjelaskan hubungan antara anggaran Negara/daerah dan kemiskinan. Terbatasnya, atau berkurangnya anggaran, sudah pasti memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Namun, hubungan antara korupsi dan kemiskinan tak selalu mudah untuk dijelaskan. Pasalnya, hubungan antara keduanya bukan bersifat "langsung".

Sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd serta Bertram Spector di tahun 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" merupakan sebuah bahan berharga yang dapat menyediakan landasan teoritik bagi kita untuk memahami isu ini.

Kesimpulan utama dari studi tersebut adalah bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, "korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tatakelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan." Secara garis besar, terdapat 2 model yang dapat menjelaskan hubungan antara korupsi dan kemiskinan.

Model Perekonomian

Model pertama adalah "perekonomian", yang menerangkan bahwa korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan dengan terlebih dahulu mempengaruhi factor-faktor pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya untuk menjalankan bisnis, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan. Kesemua hal itu pada akhirnya akan memperparah kemiskinan.

Analisis/increased-corruption.jpg

Baik teori ekonomi maupun bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan berkurangnya investasi dari dalam dan luar negeri, menjalankan berbagai pungutan yang melemahkan kewirausahaan, menurunkan kualitas infrastruktur, mengurangi pendapatan pajak, menguntungkan para pemburu rente (rent-seeker) ketimbang para wirausahawan sejati, serta merusak keseimbangan komposisi bagi alokasi anggaran untuk publik.

Di samping membatasi pertumbuhan ekonomi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korupsi juga meningkatkan kesenjangan pendapatan. Penjelasannya adalah bahwa korupsi menciptakan distorsi bagi perekonomian, termasuk kerangka kebijakan serta hukumnya yang mengakibatkan sekelompok masyarakat tertentu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan  kelompok masyarakat yang lain.

Juga terdapat bukti bahwa korupsi menyebabkan distribusi yang tidak adil dari sumber daya maupun berbagai jenis pelayanan. Bagi masyarakat kelas bawah, korupsi menyebabkan mereka harus membayar proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk menyuap (dibandingkan dengan proporsi yang dikeluarkan oleh masyarakat kelas menengah maupun kelas atas).

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan penghasilan merupakan hal yang penting, karena keduanya menghubungkan antara korupsi dan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan ekonomi (atau pertumbuhan ekonomi yang negative) meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PDB seringkali membawa dampak pada peningkatan pendapatan kaum miskin. Meskipun demikian, distribusi pendapatan menjadi faktor mediasi yang amat penting di sini, sebab pertumbuhan ekonomi belaka tidak serta-merta membawa keuntungan bagi kaum miskin.

ModelTatakelola Pemerintahan

Model kedua adalah "Tatakelola Pemerintahan", yang menerangkan bahwa korupsi pertama-tama mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan (governance), yang setelah itu membawa dampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Analisis/increased-corruption-2.jpg

Pertama-tama, korupsi mengurangi kapasitas tatakelola pemerintahan, yang berarti memperlemah institusi-institusi politik serta partisipasi masyarakat yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur serta berbagai pelayanan publik oleh pemerintah. Ketika anggaran bagi kesehatan dan pendidikan dasar tidak lagi menjadi prioritas, sementara berbagai program padat modal (yang selalu menarik bagi para pemburu rente) justru mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan, masyarakat kelas bawah sesungguhnya kehilangan pelayanan dasar yang sangat mereka andalkan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi selalu memiliki korelasi dengan tingginya angka putus sekolah serta kematian bayi.

Kedua, tatakelola pemerintahan yang lemah meningkatkan kemiskinan melalui pembatasan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya, karena ketidakmampuannya untuk mengkontrol korupsi. Ketiga, korupsi yang mengurangi kapasitas tatakelola pemerintahan juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah. Pada saat kepercayaan publik ini menurun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerapuhan masyarakat miskin akan mengalami peningkatan setiap kali produktivitas ekonomi mereka terganggu oleh berbagai alasan. Pada saat masyarakat menganggap bahwa sistem sosial yang mereka miliki tidak dapat dipercaya dan tidak adil, mereka tidak akan merasa memiliki insentif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terjadinya perubahan mental yang semacam ini, maka akan semakin sulit upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Kesimpulannya: benar bahwa korupsi memang memperparah dan mendorong terjadinya kemiskinan, namun polanya tidak sederhana, melainkan kompleks karena meliputi berbagai faktor dalam perekonomian dan tatakelola pemerintahan. Dengan temuan-temuan ini, dapatlah dikatakan bahwa berbagai program transparansi anggaran serta anti-korupsi yang dipersiapkan secara matang untuk menyentuh isu-isu pertumbuhan ekonomi, distribusi penghasilan, kapasitas pemerintah, pelayanan pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta kepercayaan publik pada pemerintah, tak hanya akan berdampak pada berkurangnya korupsi, tapi juga kemiskinan.

Penulis : Wandy Nicodemus Tuturoong, Senior Konsultan, kini Bekerja untuk TI-Indonesia

Sumber :TI Indonesia