Mendatang
Peran World Bank dalam Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif:
Niat Baik atau Perangkap Hutang yang Baru?
ndonesia telah resmi diterima sebagai negara kandidat Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) pada bulan November 2010. EITI adalah sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mendorong transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara).
Pola pikir birokrat sebagai penguasa dan bukan pelayan publik telah menyebabkan sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan publik. Tidak mengherankan, jika kompetensi birokrat masih belum memadai, prosedur berbelit-belit, dan tidak transparan. Konsekuensinya masyarakat harus membayar mahal pelayanan secara ilegal, yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pusat. Perbaikan pelayanan publik di Indonesia sangat tergantung komitmen pemimpin instansi pemerintahan dan kepala daerah.
Pendahuluan
Industri ekstraktif adalah istilah yang mengacu pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ditarik (extracted) dari dalam bumi. Dalam pengertian tersebut, maka industri ekstraktif meliputi bidang industri perminyakan dan gas bumi, mineral dan batu bara (migas dan minerba).
Latar Belakang
Selama ini alokasi anggaran untuk pengadaan public cukup besar. Rata – rata 30% dari APBN (10% dari PDB) dan dalam beberapa tahun terakhir alokasi anggaran untuk belanja pengadaan publik menunjukkan tren kenaikan yang cukup significant .
Dengan Hormat,
Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.
Suara Pemuda Anti Korupsi
SPEAK FEST Music Concert
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia) adalah pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia. IPK Indonesia merupakan hasil survei persepsi di kota-kota di seluruh Indonesia.
Jelang Konferensi Antikorupsi Dunia, Bangkok, 10-13 November 2010, TI-Indonesia dan ICW akan menyampaikan sikap dan agenda penting dalam konferensi, terutama isu yang berkaitan dengan pelemahan KPK, rendahnya komitmen politik pemerintah dalam memberantas korupsi, dll.
Transparency International (TI) tahun ini kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), instrumen pengukuran tingkat korupsi di seluruh dunia pada tanggal 26 Oktober 2010. Hingga kini CPI merupakan salah satu acuan atau indikator dalam performa pemberantasan korupsi secara global, tidak terkecuali di Indonesia.
