Please see details of the ATWG Press Conference to be held on August 10^th on page 6 of this document.

 

 

Pada setiap kelahiran pemerintahan baru, masyarakat senantiasa menaruh harapan yang sangat besar terhadap usaha yang lebih serius dan lebih baik dalam melawan korupsi dari pemerintahan sebelumnya. Begitu juga terhadap pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Barangkali semua sepakat ini karena korupsi merupakan masalah fundamental bangsa ini yang menghambat pembaharuan di segala bidang, dan hingga saat ini belum ada upaya yang serius untuk memeranginya.

On behalf of Transparency International (TI), let me take this opportunity to congratulate you on your successful re-election as announced by the Election Commission on 23 July. The people of Indonesia have given you a clear mandate to continue on the path of reforms that you set out during your first term in office, particularly with regard to anti-corruption.

Berlin/Jakarta 27 July, 2009 – The re-election of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, confirmed by the country’s Elections Commission last week, provides an excellent opportunity for the triumphant incumbent to fulfil anti-corruption promises made throughout his campaign.

Reformasi hukum yang dilancarkan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum berhasil menyentuh mafia peradilan.

Sebagai perusahaan minyak milik negara, Pertamina perlu didorong untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara konsekuen, dan menciptakan suasana kondusif dengan pemerintah untuk penerapan prinsip-prinsip Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI).

From 24 to 26 January 2008, the Partnership for Governance Reform, in cooperation with TI Indonesia, ICW, and the Coalition for Judicial Monitoring (KPP)